Soal Tugas Perpajakan

Berikut Soal perpajakan yang merupakan tugas. Soal ini membahas tentang pengertian pajak dan hukum pajak, cara menghitung pajak orang pribadi dan badan usaha, sumber-sumber penerimaan negara dalam APBN, Jenis penerimaan negara bukan pajak, prinsi-prinsip dalam sistem pemungutan pajak menurut UU Pajak Indonesia, Dan Dasar Hukum Pemungutan Pajak Di Indonesia.

Berikut Soal Tugas Perpajakan.

1.  Jelaskan secara singkat prinsip-prinsip dalam system pemungutan pajak menurut undang-undang pajak di Indonesia
2. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber penerimaan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
3.    Sebutkan jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
4.    Jelaskan pengertian pajak dan hukum pajak
5.    Jelaskan dasar hukum pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia
6.    Hitunglah Pajak terutang apabila diketahui bahwa wajib pajak (WP) memiliki usaha dengan penghasilan bersih per tahun Rp.300.000.000,00, apabila diketehui WP tersebut adalah orang pribadi bernama ahmad dengan status awal tahun (K/2). Dan hitung pula pajak terutangnya apabila WP nya berupa Badan dengan nama PT. Abadi
7. Apabila WP bernama Ahmad dengan penghasilan bersih Rp.300.000.000,00 per tahun, memiliki istri yang bekerja sebagai PNS dengan gaji dan tunjangan bersih Rp.8.000.000,00 per bulan, dan kondisi awal WP yang bersangkutan memiliki empat tanggungan. Hitunglah pajak terutangnya
8. Hitunglah pajak terutangnya, apabila WP bernama Ahmad dengan penghasilan bersih Rp.300.000.000,00 per tahun, memiliki istri yang bekerja sebagai PNS dengan gaji dan tunjangan bersih Rp.8.000.000,00 per bulan, dan kondisi awal tahun WP ybs memiliki 4 tanggungan. Dan disamping sebagai PNS, Istri WP tersebut juga memiliki Usaha Butik dengan penghasilan bersih per tahun Rp.150.000.000,00.
9. Hitunglah pajak terutang apabila suami istri tersebut memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannnya secara terpisah, Apabila WP bernama Ahmad dengan penghasilan bersih Rp.300.000.000,00 per tahun, memiliki istri yang bekerja sebagai PNS dengan gaji dan tunjangan bersih Rp.8.000.000,00 per bulan, dan kondisi awal WP ybs memiliki 4 tanggungan. Dan disamping sebagai PNS, Istri WP tersebut juga memiliki usaha butik dengan penghasilan bersih per tahun Rp.150.000.000,00
10. Hitunglah pajak yang terutang kepada penjual dan pembeli berdasarkan jenis pajaknya, apabila Tuan Budi Menjual tanah dan bangunan kepada Tuan Ahmad dengan harga transaksi Rp.250.000.000,00



Jawaban : 
1.      Sistem pemungutan pajak menurut undang-undang pajak di Indonesia menggunakan sistem self assesmen dimana sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga pada prinsipnya wajib pajaklah yang berhak menhitung, menyetor/membayar, dan melaporkan pajaknya.
2.       a. Penerimaan Pajak/Perpajakan
Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang meliputi :
·  Pajak Penghasilan (PPh).
·  Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
·  Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).
·  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) & Cukai.
·  Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor)

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam,bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara,serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. PNBP meliputi:
·         Penerimaan dari sumber daya alam.
·         Setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
·         Penerimaan bukan pajak lainnya.
c. Penerimaan Hibah
Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. Penerimaan hibah yang dicatat didalam APBN merupakan suumbangan atau donasi (grant) dari negara-negara asing,lemaga/badan nasional,serta perorangan yang tidak ada kewajiban untuk membayar kembali
3.      Penerimaan Negara Bukan Pajak Diantaranya:
·         Penerimaan dari sumber daya alam.
·         Setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
·         Penerimaan bukan pajak lainnya.
4.   Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.
   Hukum Pajak adalah  keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerinth untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara.
   Hukum pajak atau juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara & orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak).

5.       Dasar Hukum Pemungutan Pajak Yang berlaku Di Indonesia ialah berdasarkan Pasal 23 UUD 1945, yang selanjutnya diatur dan dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan serta keputusan direktur jendral pajak mengenai pajak seperti:
a.   Hukum pajak materil, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan tentang keadaan , perbuatan, objek pajak, dan subjek pajak. Contohnya
-       Undang-Undang no. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008
-       Undang-Undang no. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009
-       Undang-Undang no. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994
b.   Hukum Pajak Formil, yaitu memuat tata cara bagaimana hukum materiil tersebut dilaksanakan. Contoh: Undang-Undang no. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009


6. a. PAJAK TERUTANG PAK AHMAD

laba bersih
 Rp          300.000.000
PTKP (K/2)
 Rp             30.375.000
PKP
 Rp          269.625.000
PAJAK TERUTANG

5% X 50000000
 Rp               2.500.000
15% X 200000000
 Rp             30.000.000
25% X 19625000
 Rp               4.906.250
TOTAL PAJAK TERUTANG
 Rp             37.406.250

 Rp             37.406.000
PAJAK YG HARUS DIBAYAR PER BULAN
 Rp               3.117.167
Pembulatan Pajak Terutang Per Bulan
 Rp               3.117.000


6. b. PAJAK TERUTANG PT. ABADI

laba bersih
 Rp          300.000.000
Pajak Terutang (25%xRp.300.000.000)
 Rp             75.000.000
angsuran Per Bulan
 Rp               6.250.000




7. PAJAK TERUTANG PAK AHMAD

Laba Bersi WP
 Rp          300.000.000
PTKP (K/3)
 Rp             32.400.000
PKP
 Rp          267.600.000
TARIF PAJAK TERUTANG

5% X 50000000
 Rp               2.500.000
15% X 200000000
 Rp             30.000.000
25% x 17600000
 Rp               4.400.000
PPh terutang WP
 Rp             36.900.000
PPh terutang WP Per Bulan
 Rp               3.075.000


Gaji+Tunjangan Istri PNS (Rp8.000.000,-x12Bulan)
 Rp             96.000.000
biaya Jabatan 5%
 Rp               4.800.000
Iuran Pensiun 4,75%
 Rp               4.560.000
Penghasilan Netto
 Rp             86.640.000
PTKP Istri
 Rp             24.300.000
PKP Istri
 Rp             62.340.000
TARIF PAJAK TERUTANG ISTRI

5% x 50000000
 Rp               2.500.000
15% x 12.340.000
 Rp               1.851.000
PPh Pasal 21 Istri (dipotong Pemberi Kerja)
 Rp               4.351.000




8. Pajak Terutang Pak Ahmad

Penghasilan WP
 Rp          300.000.000
Penghasilan PNS Istri setahun (Rp8.000.000x12 Bln)
 Rp             96.000.000
Laba Toko Butik Istri
 Rp          150.000.000
Jumlah Penghasilan Bruto
 Rp          546.000.000
PTKP (K/I/3)
 Rp             56.700.000
PKP
 Rp          489.300.000
Tarif Pajak Terutang

5% X 50.000.000
 Rp               2.500.000
15% X 200.000.000
 Rp             30.000.000
25% x 239.300.000
 Rp             59.825.000
PPh Terutang
 Rp             92.325.000
PPh Pasal 21 Istri
 Rp               4.351.000
PPh KB
 Rp             87.974.000
Pajak Terutang PerBulan
 Rp               7.331.167
PPh Pasal 25
 Rp               7.331.000




9. Pajak Terutang Pak Ahmad

Penghasilan WP
 Rp          300.000.000
Penghasilan PNS Istri setahun (Rp8.000.000x12 Bln)
 Rp             96.000.000
Laba Toko Butik Istri
 Rp          150.000.000
Jumlah Penghasilan Bruto
 Rp          546.000.000
PTKP (K/I/3)
 Rp             56.700.000
PKP
 Rp          489.300.000
Tarif Pajak Terutang

5% X 50.000.000
 Rp               2.500.000
15% X 200.000.000
 Rp             30.000.000
25% x 239.300.000
 Rp             59.825.000
PPh Terutang
 Rp             92.325.000
PPh Pasal 21 Istri
 Rp               4.351.000
PPh KB
 Rp             87.974.000
Pajak Terutang PerBulan
 Rp               7.331.167
PPh Pasal 25
 Rp               7.331.000
PPh Terutang Suami-Istri Yang Dipisah

PPh Pak Ahmad ( 300 Juta/546 Juta X Rp92.325.000,-)
 Rp             50.728.022
PPh Perbulan
 Rp               4.227.335
PPh Pasal 25
 Rp               4.227.000
PPh Istri (246 Juta/546 Juta x Rp92.325.000,-)
 Rp             41.596.978
PPh Pasal 21 Istri
 Rp               4.351.000
PPh KB Istri
 Rp             37.245.978
PPh Perbulan
 Rp               3.103.832
PPh Pasal 25
 Rp               3.103.000




10. Pajak Terutang Panjual-Pembeli Tanah-Bangunan
Nilai Transaksi
 Rp          250.000.000
Pajak Terutang Tuan Budi, PPh Pasal 4 (2), Penjual

Tarif Pajak (5% x Rp.250.000.000,-)
 Rp             12.500.000


BPHTB Tuan Ahmad, Pembeli

NPOP
 Rp          250.000.000
NPOPTKP
 Rp             60.000.000
NPOPKP
 Rp          190.000.000
Tarif BPHTB (5% x Rp.190.000.000,-)
 Rp               9.500.000
Jumlah BPHTB
 Rp               9.500.000



Jawaban dari soal ini sebagian merupakan persepsi pribadi, jadi kepada sahabat agar kiranya kreatif dalam melakukan copy jawaban. Mungkin saja jawaban dari pendapat pribadi say berlawanan dengan pendapat anda. Dan untuk di kirim ke Email jawaban soal perpajakan ini membutuhkan sedikit editan terkait mode tulisan dan pengaturan tata letak. Jadi silahkan teman-teman kreasikan sendiri. Terima kasih

No comments: