Materi Pokok Ekonomi Publik - Ilmu Ekonomi Publik adalah cabang Ilmu Ekonomi yang menelaah
masalah-masalah ekonomi khalayak ramai (publik/masyarakat,
pemerintah/negara) seperti kebijakan subsidi/pajak, regulasi/
deregulasi, nasionalisasi/privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahan-an
pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan,
kesehatan, dan sebagainya.
Menurut Montesqieu, kekuasaan negara dapat dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam prakteknya, kekuasaan eksekutif (pemerintah, yaitu presiden dan para pembantunya) lazimnya paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian.
Peranan pemerintah dalam perekonomian antara lain
a. menetapkan kerangka hukum (legal framework) yang melandasi suatu perekonomian,
b. mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak,
c. memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, penjaminan simpanan, dan asuransi,
d. membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan,
e. meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, dan
f. menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya
Beberapa Landasan Ekonomi Publik
Masalah kunci perekonomian adalah masalah mikro (distribusi produksi, alokasi konsumsi) dan masalah makro (pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, pertumbuhan). Sistem Perekonomian berkaitan dengan siapa (pemerintah atau bukan) atau bagaimana keputusan ekonomi diambil (melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga). Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomi-an semakin konvergen (cenderung mendekat satu terhadap yang lain), yakni secara umum swasta harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka seyogyanya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini bahwa memang mampu.
Pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis bersifat sahih. Analisis sektor publik terdiri dari empat tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaahan konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik.
Menurut Montesqieu, kekuasaan negara dapat dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam prakteknya, kekuasaan eksekutif (pemerintah, yaitu presiden dan para pembantunya) lazimnya paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian.
Peranan pemerintah dalam perekonomian antara lain
a. menetapkan kerangka hukum (legal framework) yang melandasi suatu perekonomian,
b. mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak,
c. memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, penjaminan simpanan, dan asuransi,
d. membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan,
e. meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, dan
f. menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya
Beberapa Landasan Ekonomi Publik
Masalah kunci perekonomian adalah masalah mikro (distribusi produksi, alokasi konsumsi) dan masalah makro (pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, pertumbuhan). Sistem Perekonomian berkaitan dengan siapa (pemerintah atau bukan) atau bagaimana keputusan ekonomi diambil (melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga). Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomi-an semakin konvergen (cenderung mendekat satu terhadap yang lain), yakni secara umum swasta harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka seyogyanya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini bahwa memang mampu.
Pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis bersifat sahih. Analisis sektor publik terdiri dari empat tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaahan konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik.
SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
Jenis Kegiatan Pemerintah
Jenis kegiatan pemerintah antara lain adalah:
a. Menyediakan sebuah kerangka kerja/ sistem yang legal, yang diperlukan untuk membawa perekonomian ke fungsinya semula.
b. Memproduksi barang dan jasa, yang berguna untuk pertahanan, pendidikan, keamanan, perhubungan, dan sebagainya.
c. Mempengaruhi apa yang diproduksi oleh sektor privat (swasta), melalui subsidi, pajak, kredit dan peraturan (undang-undang).
d. Membeli barang dan jasa dari sektor privat dan kemudian menyalurkannya ke perusahaan dan rumah tangga.
e. Melakukan redistribusi pendapatan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kegiatan pemerintah:
a. Adanya perang.
b. Peningkatan pendapatan masyarakat.
c. Adanya urbanisasi.
d. Perkembangan demokrasi.
Ukuran Kegiatan Pemerintah
Ukuran kegiatan pemerintah dapat dilihat dari seberapa besar ukuran sektor publiknya dan suatu indikator yang mudah digunakan yaitu seberapa besar ukuran pengeluaran publik relatif terhadap total perekonomian.
Pemerintah meningkatkan pendapatan untuk membayar seluruh pengeluarannya melalui beberapa macam jenis pajak dan apabila terjadi defisit maka defisit tersebut akan dibiayai melalui pinjaman.
Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi:
a. Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
b. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.
c. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan.
Peran pemerintah dalam perekonomian modern terbagi menjadi peran alokasi, peran distribusi dan peran stabilisasi.
Kegagalan pemerintah dikarenakan beberapa faktor yang mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju kondisi Pareto optimal tidak dapat tercapai.
EFISIENSI PASAR
Efisiensi Pareto
Efisiensi Pareto terjadi apabila alokasi dari kekayaan tidak membuat seseorang sejahtera dengan membuat orang lain dirugikan
Terdapat 2 prinsip yang perlu diperhatikan dalam teori fundamental dari ekonomi kesejahteraan: teori pertama, menjelaskan kepada kita bahwa ekonomi adalah persaingan (dan kondisi yang memuaskan) adalah efisien Pareto, dan teori kedua mengimplikasikan setiap alokasi efisiensi Pareto dapat dicapai oleh mekanisme pasar yang desentralisasi
Efisiensi menurut perspektif pasar tunggal terjadi pada saat marginal benefit sama dengan marginal cost.
Analisis Efisiensi Ekonomi
Terdapat 3 (tiga) aspek dari Pareto Efficiency. Pertama, efisien dalam pertukaran. Kedua, efisien dalam produksi. Ketiga, efisiensi dalam keseluruhan (overall/mix efficiency).
Efisiensi dalam pertukaran adalah suatu pengalokasian sejumlah barang yang tertentu jumlahnya dalam suatu ekonomi pertukaran disebut (pareto) efisien jika, melalui realokasi barang-barang, tidak seorang individupun dapat memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan individu lainnya.
Efisiensi dalam produksi terjadi apabila dalam suatu masyarakat dengan dalam mengalokasikan sumber-sumber produksi jika tidak ada suatu barang yang dapat diproduksi tanpa keharusan mengu-rangi produksi barang lainnya.
Efisiensi keseluruhan dalam suatu ekonomi adalah jika tidak seorangpun yang dapat ditingkatkan kesejahteraannya dengan tanpa membuat kesejahteraan yang lainnya berkurang.
KEGAGALAN PASAR
Hak Milik, Paksaan Kontrak dan Kegagalan Pasar
Pemerintah harus aktif melindungi warga negara dan hak milik, pelaksanaan kontrak, dan mendefinisikan hak milik yang tersedia sebagai dasar bekerjanya semua ekonomi pasar.
Terdapat 6 (enam) faktor penyebab kegagalan pasar yaitu:
a. Kegagalan dari persaingan (failure of competition).
b. Adanya barang publik (public good).
c. Eksternalitas.
d. Pasar tidak lengkap.
e. Kegagalan informasi.
f. Adanya pengangguran, inflasi, dan ketidakseimbangan (unemployment, and other macroeconomic disturbances).
Peran Pemerintah dalam Redistribusi
Salah satu peran penting dari pemerintah adalah kegiatan dalam mengadakan redistribusi pendapatan atau mentransfer pendapatan. Hal ini memberikan koreksi terhadap distribusi pendapatan yang ada di masyarakat.
Terdapat dua aspek analisis dari sektor publik yaitu pendekatan normatif yang memfokuskan pada apa yang harus dilakukan pemerintah dan pendekatan positif yang memfokuskan pada penggambaran dan penjelasan secara nyata apa yang dilakukan pemerintah dan konsekuensinya.
EFISIENSI DAN KEMERATAAN
Efisiensi, Distribusi, dan Pilihan Sosial
Terdapat trade-off antara kemerataan dan efisiensi.
Kurva indifferen untuk individu menggambarkan bagaimana mereka membuat trade-off antara barang yang berbeda, kurva kepuasan sosial menggambarkan bagaimana masyarakat membuat trade-off antara tingkat kepuasan dari individu yang berbeda.
Fungsi kesejahteraan sosial menyediakan sebuah dasar untuk merangking beberapa alokasi dan sumber daya dan kita memilih alokasi yang menghasilkan tingkat tertinggi dari kesejahteraan masyarakat. Prinsip Pareto mengatakan kita harus memilih alokasi yang paling sedikit dari beberapa individu better off dan tidak seorangpun worse off. Ini berarti bahwa jika beberapa individu kepuasannya meningkat dan tidak seorangpun kepuasannya menurun kesejahteraan sosial meningkat.
Menganalisis Pilihan Sosial dan Pilihan Sosial dalam Praktek
Jika proyek tidak Pareto improvement, pendekatan umum yang digunakan adalah menggunakan efek efisiensi dan pemerataan. Jika proyek sebuah proyek mempunyai keuntungan bersih yang positif dan mengurangi ketidakmerataan, maka proyek dijalankan dan sebaliknya. Dan Jika efisiensi menunjukkan keuntungan tetapi kemerataan banyak yang hilang, maka terdapat trade-off secara umum akan diterapkan kebijakan sistem pajak untuk redistribusi pendapatan.
Cara yang standar yang dapat dilakukan untuk mengukur keuntungan (benefit) dari beberapa program atau proyek khususnya individu, adalah dalam bentuk “willingness to pay”.
Keuntungan sosial diukur oleh tambahan keuntungan yang diterima oleh semua individu. Jumlah yang diperoleh menunjukkan kemauan membayar total dari semua individu di masyarakat. Perbedaan antara kemauan membayar dan biaya total dari proyek dapat disebut sebagai efek efisiensi dari proyek.
TEORI BARANG PUBLIK
Barang Publik dan Syarat Efisiensi untuk Barang Publik
Terdapat dua bentuk dasar dari kegagalan pasar terkait dengan barang publik: underconsumption dan undersupply. Dalam kasus barang nonrival, exclusion adalah tidak diinginkan karena menghasilkan underconsumption. Tetapi tanpa exclusion, yang mana terdapat masalah undersupply.
Keengganan individu berkontribusi secara sukarela untuk menyediakan barang publik akan menimbulkan masalah free rider.
Barang publik murni adalah barang publik di mana biaya marginal untuk menyediakannya terhadap tambahan orang adalah nol dan di mana tidak mungkin melarang orang untuk menerima barang. Pertahanan nasional adalah salah satu dari sedikit contoh barang publik murni.
Barang publik murni disediakan secara efisien ketika penjumlahan dari tingkat marginal substitusi (atas semua individu) adalah sama dengan transformasi marginal
Kurva permintaan untuk barang publik atau Kurva permintaan kolektif adalah penjumlahan secara vertikal dari permintaan individu yang ada dalam masyarakat.
Barang Privat yang Disediakan oleh Publik
Jika barang privat bebas tersedia maka akan terjadi over-consumpption. Ketika individu tidak membayar untuk mendapatkan barang, dia akan meminta sampai pada titik di mana keuntungan marginal yang dia terima dari barang tersebut sama dengan nol.
Kesejahteraan yang hilang dapat diukur oleh perbedaan individu yang ingin bayar dengan peningkatan output dan biaya produksi meningkat.
Pemerintah menentukan cara untuk membatasi konsumsi. Metode untuk membatasi konsumsi barang disebut rationing system. Harga menyediakan satu rationing system. Kedua, cara umum untuk me-rationing barang publik adalah ketentuan yang seragam bagi penawaran barang dalam jumlah yang sama untuk setiap orang. Seperti penyediaan pada tingkat yang seragam untuk bebas pendidikan bagi semua individu meskipun individu ada yang menyukai lebih atau sedikit. Keuntungan utama dari ketentuan publik bagi barang; tidak mengikuti untuk beradaptasi terhadap perbedaan kebutuhan individu dan hasrat seperti dalam pasar privat
TEORI PILIHAN PUBLIK
Mekanisme Publik untuk Alokasi Sumberdaya
Tidak seperti pengeluaran dalam barang swasta yang konvensional, yang ditentukan melalui sistem harga, pengeluaran barang publik ditentukan melalui proses politik.
Penentuan penyediaan barang publik melalui sistem mayoritas sederhana dapat menimbulkan masalah karena adanya Arrow Paradoks, kecuali pada masyarakat yang sangat homogen di mana preferensi mereka semuanya sama sehingga dapat dilakukan pemilihan secara aklamasi.
Alternatif untuk Penentuan Pengeluaran Barang Publik
Teori pengeluaran pemerintah yang di kemukakan oleh Lindahl adalah teori yang sangat berguna untuk membahas penyediaan barang publik yang optimum dan secara bersamaan juga membahas mengenai alokasi pembiayaan barang publik antara anggota masyarakat. Kelemahan teori Lindahl adalah karena teori ini hanya membahas mengenai barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta.
Tidak tersedianya gambaran yang cukup dari proses politik. Keluaran dari proses politik. dalam pandangan ini, merefleksikan kekuatan politik dari kelompok kepentingan spesial.
Kelompok kepentingan mempunyai power yang ditunjukkan melalui:
a. Biaya yang rendah untuk memilih dan mendapatkan informasi, khususnya untuk pemilih yang mendukung aktivitas mereka. Mereka menyediakan informasi, dan kadang mereka menyediakan transportasi, perawatan anak, dan yang lainnya.
b. Penyediaan informasi bagi si politisi,
c. Penyuapan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada politisi.
Pemerintahan yang efektif tergantung pada kualitas pelayanan terhadap masyarakat/publik
PRODUKSI PUBLIK DAN BIROKRASI
Monopoli Alamiah: Produksi Publik Barang-Barang Swasta serta Perbandingan Efisiensi pada Sektor Publik dan Swasta
Monopoli alamiah adalah produksi yang dikuasai oleh satu perusahaan. Karena banyaknya output yang diproduksi seiring dengan menurunnya biaya produksi, maka perusahaan pada monopoli alamiah memiliki struktur biaya menurun
Ada beberapa pembatas yang mengakibatkan mengapa perusahaan pemerintah cenderung kurang efisien daripada perusahaan swasta, namun ada beberapa pengecualian yang membuktikan ketidakbenar-an pendapat tersebut.
Sumber Ketidakefisienan pada Sektor Publik, Korporatisasi dan Perkembangan Konsensus pada Peran Pemerintah dalam Produksi
Alasan inefisiensi pada sektor publik :
a. Perbedaan organisasi :
1) Mendapat subsidi pemerintah, tidak akan bangkrut.
2) Lebih berorientasi politik.
3) Tidak adanya kompetisi.
4) Pembatasan pegawai (pegawai tidak dapat dipecat, gaji lebih rendah).
5) Prosedur pembelian lebih rumit.
6) Pembatasan anggaran.
b. Perbedaan individu
1) Tidak adanya insentif.
2) Tujuan birokrat : memaksimumkan organisasi.
Ada beberapa alasan mengapa pada tahap korporatisasi, efisiensi sering tercapai, antara lain adanya kebebasan bertindak, perbedaan usaha, dan dana yang terbatas. Alasan lain, jika tanpa motif keuntungan, maka pencapaian hasil tidak akan optimal. Para pekerja pada perusahaan pemerintah bekerja lebih baik setelah menjadi perusahaan swasta, karena mendapat pendapatan yang lebih tinggi.
Peranan pemerintah dalam produksi merupakan debat yang tiada habisnya. Ada konsensus bahwa pemerintah seharusnya tidak terlibat dalam produksi barang swasta umum. Atau dapatkah tercapai efisiensi dengan cara korporatisasi? Sangat sulit mengukur performa dari sektor publik dan sektor swasta dan sangat tidak mungkin semua produksi dikompetisikan, walaupun sudah ada beberapa yang saat ini mulai terbuka kompetisi, misalnya pada sektor komunikasi, kesehatan dan pendidikan.
EKSTERNALITAS DAN LINGKUNGAN PENDAHULUAN
Problem Eksternalitas dan Solusi Swasta terhadap Eksternalitas
Ketika transaksi antara pembeli dan penjual secara langsung berdampak pada pihak ketiga, maka dampak itu disebut suatu eksternalitas. Eksternalitas negatif, seperti polusi, menyebabkan kuantitas optimal secara sosial dalam pasar menjadi lebih kecil daripada kuantitas ekuilibrium. Eksternalitas positif, seperti limpahan manfaat dari adanya teknologi, menyebabkan kuantitas optimal secara sosial dalam pasar menjadi lebih besar daripada kuantitas ekuilibrium.
Mereka yang terkena eksternalitas kadang-kadang dapat menyelesai-kan masalah itu secara privat (tanpa campur tangan pemerintah). Misalnya, ketika suatu bisnis memberikan dampak negatif kepada bisnis lain, maka kedua bisnis itu dapat menginternalisasikan eksternalitas itu dengan cara bergabung (merger). Atau, pihak-pihak yang terlibat dapat menyelesaikan masalah dengan berunding untuk mencapai suatu perjanjian. Menurut teorema Coase, bila orang dapat tawar-menawar tanpa menimbulkan biaya, maka mereka selalu dapat mencapai persetujuan yang menghasilkan alokasi efisien. Namun dalam banyak kasus, kesepakatan di antara banyak pihak sulit tercapai. Dengan demikian teorema Coase tidak dapat diterapkan.
Bila pihak-pihak privat tak dapat menangani efek-efek eksternal, seperti polusi, maka sering pemerintah campur tangan. Kadang-kadang pemerintah menghindarkan aktivitas yang secara sosial tidak efisien dengan menerapkan regulasi. Kadang-kadang pemerintah menginternalisasikan eksternalitas dengan pajak Pigovian. Kebijak-an publik lain adalah dengan menerbitkan izin. Misalnya, pemerintah dapat melindungi lingkungan dengan menerbitkan sejumlah terbatas izin polusi. Hasil akhir dari kebijakan ini kira-kira sama dengan hasil yang diperoleh dari penerapan pajak Pigovian pada penghasil polutan.
Solusi Publik Terhadap Eksternalitas dan Peraturan Pemerintah untuk Melindungi Lingkungan Ada beberapa metode bagi pemerintah untuk mengatasi eksternalitas lingkungan: pajak, subsidi dan peraturan pemerintah.
Pajak akan dikenakan pemerintah bila perusahaan penyebab polusi memproduksi di atas ambang (Q0). Penerimaan pajak digunakan untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang terkena polusi. Keuntungan bagi masyarakat adalah kerugian bagi pengusaha karena berkurangnya produksi dan keuntungan masyarakat karena berkurangnya polusi.
Subsidi dapat dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan untuk mengatasi eksternalitas untuk mengurangi polusi dalam jumlah tertentu atau pengenaan hukuman bila melakukan pelanggaran. Kelemahan cara ini untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber-sumber ekonomi adalah justru timbulnya inefisiensi apabila ada dua pabrik atau lebih yang menimbulkan polusi.
Peraturan Pemerintah, baik nasional maupun internasional, telah banyak yang dikeluarkan untuk melindungi lingkungan dari eksternalias negatif. Sudah beberapa kesepakatan dan peraturan dibuat untuk melindungi lingkungan regional dan global terhadap polusi. Antara lain terkait hal penanggulangan polusi udara, air, tanah, hujan asam, sampah beracun serta perlindungan terhadap flora dan fauna yang sudah langka.
Baca Juga :
No comments:
Post a Comment